Jum'at, 27 Maret 2015 

Kepala Perwakilan

Drs. Muzakkir

Lahir di Cilegon, 31 Oktober 1955 dan bergabung di BPK pada tahun 1977 sebagai Administrasi Umum pada Sub Bagian Konsultasi Hukum I. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada STIA LAN pada tahun 1983.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain sebagai Kepala Sub Auditorat III.A.1, Kepala Sub Auditorat III.B.2, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kepala Auditorat V.A dan sejak tanggal 22 Juni 2012 menjabat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi   BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
  2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
  15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
  16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
  17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
  19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.