Minggu, 20 April 2014 

Kepala Perwakilan

muzakkir1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Muzakkir

Lahir di Cilegon, 31 Oktober 1955 dan menyelesaikan pendidikan sarjana pada STIA LAN pada tahun 1983. Bergabung di BPK pada tahun 1977 sebagai Administrasi Umum pada Sub Bagian Konsultasi Hukum I. Jabatan yang pernah dipegang antara lain sebagai Kepala Sub Auditorat III.A.1, Kepala Sub Auditorat III.B.2, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kepala Auditorat V.A dan pada sejak tanggal 22 Juni 2012 menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur.

 Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan tugas dan fungsi pokok:

1.      Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;

2.      Perumusan rencana kegiatan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

3.      Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

4.      Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

5.      Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;

6.      Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

7.      Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

8.      Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

9.      Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

10.  Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

11.  Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;

12.  Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK;

13.  Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;

14.  Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V;

15.  Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara V.